Tergabung Dalam Eks. Karesidenan Pati, Rutan Blora Ikuti Acara Pendampingan Evaluasi Kinerja dan Penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja TA 2023

Jepara - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Ikuti Pendampingan Evaluasi Kinerja dan Penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja Eks. Karesidenan Pati Tahun Anggaran 2023 di Rutan Kelas IIB Jepara, Rabu (29/11).

Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari, dimulai pada hari Rabu s.d Kamis, 29 s.d 30 November 2023. Rutan Blora mengirimkan 1 orang pegawai dari staf pengelolaan yaitu Saudara Berrytya Santoso.

Baca juga: Bapas Kelas II Nusakambangan Ikuti Sosialisasi Uji Coba Aplikasi Sistem Manajemen BMN Terpadu secara Daring

Acara ini diikuti seluruh Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham Jateng se Eks. Karesidenan Pati, yang terdiri dari Bapas Kelas II Pati, Lapas Kelas IIB Pati, Lapas Kelas IIB Purwodadi, Rutan Kelas IIB Blora, Rutan Kelas IIB Demak, Rutan Kelas IIB Jepara, Rutan Kelas IIB Kudus, Rutan Kelas IIB Rembang, dan Kanin Kelas I non TPI Pati.

Acara diawali sambutan oleh Kepala Rutan Jepara, Nasihul Hakim. 

Baca juga: Bapas Nusakambangan Gelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94

"Kepada rekan-rekan semua yang hadir dalam acara Pendampingan Evaluasi Kinerja dan Penerapan Manajemen Risiko Satuan Kerja ini, saya mohon kerjasamanya untuk kelancaran acara ini, semoga tanpa ada hambatan apapun. Dan bisa kembali ke UPT masing-masing dengan selamat" Ucapnya

Kemudian selaku Kabag Program dan Humas, Toni Sugiarto. Toni menjelaskan bahwa Pendampingan Penyusunan Penerapan Manajemen Risiko ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Baca juga: Bapas Nusakambangan Ikuti Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H Secara Virtual

Tujuan penyusunan ini adalah satuan kerja dapat mengembangkan pola pikir preventif dengan diawali pemetaan risiko yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Dalam hal ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) melalui Tim Inspektorat Wilayah II melakukan pendampingan terhadap satuan kerja untuk dapat mengidentifikasi risiko yang ada di satuan kerja, baik risiko yang bersifat besar sampai risiko terkecil maupun risiko yang berasal dari internal atau eksternal satuan kerja.