Guna Raih ASN yang Kompeten, Rutan Blora Hadiri Penguatan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Via Zoom

Blora - Rutan Kelas IIB Blora Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah turut serta dalam upaya Penguatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Peresmian Gedung Sarana dan Prasarana Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah TA 2023 secara virtual, Senin (18/12).

Acara ini diselenggarakan dalam rangka mendukung program Kemenkumham RI untuk meningkatkan kompetensi ASN dilingkungan Kemenkumham. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan dilanjutkan pertunjukan tari gambyong.

Baca juga: Kapendam IV/Dip: Tim Gabungan Kerja Keras Tangkap Semua Pelaku Penembakan

Acara dilanjutkan sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Tejo Harwanto.
"Melalui pembangunan ini diharapkan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dapat menjadi role model bagi pengembangan SDM Hukum dan HAM di wilayah dengan memberikan pelayanan terbaik dalam pengembangan SDM Hukum dan HAM."Ucapnya.

Baca juga: Junimart Girsang Minta Menteri ATR Segera Lakukan Bersih-bersih di Internal Kementerian

Pembangunan sarpras TA 2023 ini meliputi lapangan tenis oudoor, kolam retensi, serta 2 unit rumah dinas tipe C dan D. Seluruh kegiatan mulai dari proses persiapan hingga pelaporan telah dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku, dengan pendampingan dari Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka akuntabilitas.

Baca juga: JAM-Pidum Setujui 3 Pengajuan Restorative Justice

Dilanjutkan sambutan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan. Iwan menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari program yang diamanatkan oleh Anggaran Tahun 2023, yang memprioritaskan peningkatan kualitas SDM di bidang hukum dan HAM. Dengan tujuan untuk membentuk para praktisi hukum yang profesional dan berkompeten, acara tersebut menghadirkan sejumlah pembicara ahli di bidangnya.

"Saya ucapkan terimakasih kepada bapak kakanwil dan kabadiklat yang telah menfasilitasi kegiatan ini, karena merupakan amanat dari bapak menteri kemenkumham. Pelaksanaan pengembangan kompetensi sendiri merupakan tanggungjawab masing-masing, kita BPSDM hanya memfasilitasi. Sekarang semua sudah berbasis teknologi, tidak harus bertatap muka" Ujarnya.

Baca juga: Singgung Beda Perlakuan Bupati Mamteng dan Bupati Mimika, Tokoh Papua : KPK Jangan Pilih Kasih Usut Kasus Korupsi